KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah s.w.t karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini tepat pada waktunya. Makalah ini membahas tentang Hubungan Komunikasi Politik dan Budaya Politik di Indonesia.Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ruang Lingkup Objek Kajian Proses dan Tindakan Komunikasi Politik.
Makalah ini disusun dan dibuat berdasarkan materi-materi yang sudah ada. Materi-materi bertujuan agar menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dalam memahami konsep tentang Komunikasi Politik dan Budaya Politik.Penulisan makalah ini dapat diselesaikan tepat waktu berkat adanya dorongan, bimbingan, dan dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak.
Dalam penyusunan makalah ini, kami banyak mendapat tantangan dan hambatan,akan tetapi dengan bantuan dari beberapa pihak, tantangan itu dapat teratasi. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Praya, 18 Mei 2015
BAB I
PENDAHULUAN
- Latar Belakang
Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.
Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.
Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lain-lain.
Interaksi politik masyarakat dapat melalui beberapa metode pendekatan, dua diantaranya yaitu tertuang dalam komunikasi Politik dan Budaya Politik. Komunikasi Politik adalah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Sedangkan Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.
Pada belakangan ini, muncul beberapa konflik politik, baik itu antara pelaku Suprastruktur Politik maupun Infrastruktur politik. Salah satu kasusnya yaitu konflik yang terjadi pada salah satu Partai Politik tertua Indonesia yaitu Partai Golongan Karya (Golkar). Internal partai tersebut muncul istilah Musyawarah Nasional (Munas) Tandingan dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Tandingan di dalam tubuh Partai Golkar. Tuduhan itu ditujukan terhadap Munas yang berlangsung di Ancol, Jakarta, pada tanggal 6-8 Desember 2014, termasuk keputusan-keputusannya. Pasalnya, pada tanggal 30 November sampai 2 Desember 2014, juga berlangsung Munas di Bali. Dua struktur kepengurusanpun sudah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM guna diverifikasi dan dinyatakan sebagai kepengurusan yang sah menurut hukum positif yang berlaku. Banyak pendapat berserakan di media massa menyangkut Munas mana yang legal, mana yang abal-abal. Termasuk putusan-putusan yang sudah diambil. Di luar itu, konflik yang dihadapi Partai Golkar sekarang adalah konflik terbesar sepanjang sejarah partai ini. Dalam usia 50 tahun, partai politik tertua ini justru mengalami masalah yang akan mengubah wajah Partai Golkar ke depan. Bukan hanya sisi legalitas, melainkan juga dalam kaitannya dengan konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan.
Sehingga, diperlukan kehati-hatian dalam menyelesaikan masalah ini, baik dari kalangan internal Partai Golkar, maupun pihak terkait termasuk dan terutama pemerintah dan lembaga peradilan. Apabila penanganan yang dilakukan emosional dan berdasarkan pamer kekuasaan semata, bisa dipastikan bahwa Partai Golkar bakalan mengalami konflik permanen, struktural dan masif yang sulit dicarikan jalan keluar. Konflik yang selama ini terkelola dengan baik, hanya berlangsung secara tertutup, belakangan menjadi terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
Dari uraian tersebut di atas yang mana begitu pentingnya peran dari Komunikasi Politik dan Budaya Politik dalam membangun kehidupan perpolitikan negara. Hal ini menarik untuk dibahas akan adanya hubungan dengan konflik Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR), sehingga mendorong dilakukannya penyusunan makalah yang berjudul : “HUBUNGAN KOMUNIKASI POLITIK DAN BUDAYA POLITIK PADA KONFLIK PARTAI GOLONGAN KARYA”.
BAB II
PERMASALAHAN
- Identifikasi Masalah
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:
- Adanya konflik internal pada Partai Golkar terkait Munas Tandingan dan DPP
- Konflik partai Golkar merupakan konflik terbesar sepanjang sejarah partai
- Adanya indikasi pamer kekuasaan antar pimpinan DPP partai Golkar
- Adanya keterkaitan antara konflik partai Golkar dan hubungannya dengan komunikasi politik dan budaya politik
- Pembatasan Masalah
Dalam pembahasan suatu masalah atau penganalisaan suatu masalah diperlukan adanya pembatasan dari masalah yang akan dibahas maupun yang akan dianalisa, karena permasalahan yang ada, terdiri atas bermacam-macam sebab dan akibatnya sehingga apabila tidak diberikan pembatasan maka akan menjadi panjang lebar, memakan waktu dan tidak terarah yang akhirnya akan mempengaruhi terhadap gagalnya pencapaian tujuan yang diinginkan. Untuk itu sesuai dengan tema yang yang ada maka analisis yang akan dilakukan menyangkut Hubungan Konflik Internal Partai Golkar dikatkan dengan Komunikasi Politik dan Budaya Politik.
- Rumusan Masalah
Untuk memperjelas permasalahan yang di hadapi, maka fokus makalah pada permasalahan sebagai berikut :
- Bagaimana kronologi konflik Internal Partai Gokar ?
- Bagaimana hubungan komunikasi Politik terhadap konflik Partai Golkar ?
- Bagaimana penyelesaian konflik internal partai Golkar ?
- Tujuan
Adapun tujuan makalah ini adalah :
- Untuk mengetahui kronologi konflik Internal Partai Gokar
- Untuk hubungan komunikasi Politik terhadap konflik Partai Golkar
- Untuk mengetahui penyelesaian konflik internal partai Golkar
- Definisi Konsep
- Komunikasi Politik
Komunikasi Politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah“. (Wikipedia)
Gabriel Almond (1960) : komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik.
Muis (1998:6) : mencangkup organisasi-organisasi massa yang memperjuangkan suatu cita-cita politik melalui kegiatan berserikat serta menyatakan pendapatnya secara terbuka.
Dari defenisi-defenisi tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunikasi politik berkaitan dengan kekuasaan yang terdiri dari Suprastruktur Politik (Pemerintah) dan Infrastruktur Politik (Partai,Massa, dll). Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintah. Proses dimana informasi yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Kronologi Konflik Internal Partai Golkar
Partai Golkar tengah mengalami perebutan kepemimpinan yang mengancam kelangsungan organisasi. Gejolak di tubuh partai, menurut sejumlah analis, tak hanya berdampak secara internal, tapi juga memengaruhi perimbangan kekuatan di Dewan Perwakilan Rakyat.
Golkar, kendaraan politik mantan Presiden Suharto, adalah salah satu partai tertua dan termapan di parlemen dengan menduduki 91 dari 560 kursi. Dalam rapat paripurna legislatif, suaranya berpengaruh.
Partai itu kini menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih yang menjadi oposan koalisi pendukung Joko Widodo. Bergantung kepada siapa yang akan terpilih sebagai ketua partai pada periode kepemimpinan mendatang, Golkar kemungkinan dapat menyeberang ke kubu lawan.
- Awal mula perebutan kepemimpinan
Partai politik di Indonesia biasanya menggelar rapat pimpinan nasional sekali dalam lima tahun guna memilih ketua. Golkar menggelar Rapimnas pada awal Desember di Bali dan berujung dengan kembali terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai ketua umum partai. Namun, sejumlah politikus senior partai menganggap pemilihan berlangsung curang dan menuding para simpatisan Bakrie mengintimidasi para anggota partai untuk memilihnya. Tuduhan itu langsung ditampik.
Pihak-pihak yang melancarkan kecaman memutuskan memisahkan diri dan menggelar Rapimnas tandingan. Agung Laksono, ketua kubu penentang Bakrie memenangi pemungutan suara dan mengadakan Rapimnas tandingan di Ancol Jakarta dan terjadilah konflik internal partai antara dua kubu tersebut.
Setelah beberapa bulan Partai Golkar berada di bawah kepemimpinan ganda, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menengahi dan mengakui Agung sebagai ketua resmi.Namun reseden yang dilakuakan oleh Menkumham dengan mengeluarkan SK kepengurusan partai Golkar yang sah adalah kubu agung laksono tidak dapat menyelesaikan konflik. Para simpatisan Bakrie menuding Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, memihak Agung. Para simpatisan itu mengatakan bahwa Yasonna, yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menengarai persetujuannya muncul karena ia mengetahui Agung mendukung Joko Widodo. Agung diyakini akan membelokkan dukungan partai.
Juru bicara kementerian hukum, Ferdinand Siagian, menyangkal tudingan. “Keputusan kementerian tidak bersifat politis,” ujarnya kepada The Wall Street Journal.
Dalam wawancara dengan media setempat beberapa waktu belakangan, Agung mengatakan Golkar, di bawah kepemimpinannya, mendukung pemerintah dan tak lagi menjadi bagian koalisi oposisi. Namun, ia juga mengatakan bahwa Partai Golkar pun bukan bagian dari koalisi pendukung presiden yang intinya Golkar dibawa pimpinan agung laksono menginginkan Golkar keluar dari kualisi merah putih.Para simpatisan Bakrie mengaku akan terus maju. Mereka telah mengajukan gugatan ke PTUN terhadap kementerian hukum dan hak asasi manusia dan para anggota Golkar yang memimpin jalan Rapimnas yang akhirnya memilih Agung.yang pada akhirnya di menangkan oleh kubu Aburizal bakhri,namun kubu Agung laksono kembali mengajukan banding.
3.2 Hubungan Komunikasi Politik Terhadap Konflik Partai Golkar
Komunikasi politik merupakan hal yang sangat penting terhadap penyelesaian konflik yang terjadi dalam partai politik khususnya partai Golkar.contohnya dengan adanya komunikasi yang yang dilakukan oleh kedua Kubuh untuk islah dalam konflik internal partai.termasuk dalam hal ini adalah dengan penyelesan konflik partai Golkar oleh Mahkamah partai. Komunikasi yang baik antar pengurus dan konstituen partai politik merupakan bagian dari fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Makna partai sebagai sarana komunikasi politik adalah Partai sebagai penyalur aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat (interest aggregation) dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur (interest articulation).[2] Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan pada masyarakat. Sedangkan partai sebagai sarana sosialisasi politik adalah Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa dan kebijakan) politik yang terjadi di tengah masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah konflik yang terjadi dalam konflik internal partai Golkar,karena keberadaan partai mempunyai peran penting dalam pemerintahan khususnya menampung aspirasi rakyat maka penyelesaian konflik dalam partai politik khususnya partai Golkar melalui komunikasi politik adalah hal yang penting,walaupun pada belum menemukan islah dalam interen dan melalui PTUN.
3.4 Penyelesaian konflik internal partai Golkar
Semangat dasar yang menjiwai lahirnya UU No 2 Tahun 2011 tentang partai politik ialah konsolidasi demokrasi.Secara teoritik, konsolidasi demokrasi diawali dengan memperkuat lembaga-lembaga politik sebagai penopangnya.Keberadaan parpol dalam kultur politik modern diarahkan untuk mewujudkan demokrasi.Logikanya, hanya dengan membudayakan demokrasi di dalam dirinya, parpol bisa mengakselerasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Pentingnya konsolidasi demokrasi sebagai dasar, arah, dan tujuan parpol terlihat jelas dalam UU No 2/2011 tentang Partai Politik.Pasal 10 UU ini menyatakan bahwa parpol bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila serta membangun budaya dan etika politik.
Pasal 13 menegaskan bahwa parpol berkewajiban menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan HAM.Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan parpol di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis dan Pasal 28, yakni pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 27 sesuai dengan AD dan ART parpol. Hal ini diperkuat lagi dalam Pasal 36 Anggaran Partai Golkar, yakni pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, keabsahan suksesi internal partai hanya dapat dipertanggungjawabkan sejauh dipenuhinya asas-asas demokrasi dimaksud.Praktik-praktik otoriterisme dalam suksesi internal partai, seperti pemaksaan kehendak, intimidasi, tidak netralnya panitia, hingga obral pecat-memecat kader harus dihindari, karena berpotensi mematikan demokrasi yang justru menjadi tanggung jawab partai untuk mengembannya.
Tidak terpenuhinya prinsip-prinsip demokrasi tersebut menjadi alasan dasar MPG untuk tidak mengesahkan DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, 30 November-4 Desember 2014.Mahkamah Partai berperan untuk mewadahi, menilai, dan memutuskan perselisihan internal parpol.
Ayat 5 pasal ini secara tegas mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Partai,terutama menyangkut perselisihan kepengurusan bersifat final dan mengikat.
Ada dua pesan penting di balik ketetapan tersebut.
Pertama, Mahkamah Partai, dalam hal ini MPG, menjadi satu-satunya badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar.Karena itu, majelis hakim PTUN hendaknya satu suara dengan PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Barat yang sebelumnya dengan tegas menolak mengadili perselisihan internal partai karena bukan wewenangnya.
Kedua, perselisihan internal hanya efektif diselesaikan oleh kader partai sendiri.Asumsinya, kader-kader partai lebih memahami akar persoalan dan dinamika yang terus berkembang di internal partai, sehingga tawaran solusinya lebih cepat dan tepat
.Langkah penyelamatan Sikap MPG dalam memutus perselisihan kepengurusan DPP Partai Golkar merupakan langkah nyata penyelamatan Partai Golkar.Perbedaan pandangan di antara elite beringin sudah sangat tajam dan sulit dicarikan titik kompromi.Soliditas kader di semua tingkatan mencair.Jika MPG tidak segera bertindak, kerusakan serius akan terus menghantui perjalanan partai ini.Dari sisi ini, keputusan MPG yang dijiwai semangat rekonsiliasi patut diapresiasi.
Pertama, MPG mengesahkan Agung Laksono, semata-mata dimaksudkan untuk menjalankan tugas-tugas konsolidasi dengan menyelenggarakan Musda dari kabupaten/kota, provinsi, dan Munas selambat-lambatnya Oktober 2016.
Kedua, MPG menegaskan agar Agung Laksono-Zainudin Amali menghindari kelaziman the winner takes all, dengan mewajibkan mengakomodasi secara selektif kader-kader Partai Golkar hasil Munas Bali. Soal ini direspons secara cepat oleh Agung Laksono, dengan mengakomodasi 87 kader hasil Munas Bali, di antaranya Mahyudin, Airlangga Hartarto, Erwin Aksa, dan Fayakhun Andriadi.Artinya, islah telah terjadi di Partai Golkar, sehingga tak ada halangan lagi untuk mengikuti Pilkada serentak 2015.
Ketiga, proses konsolidasi Partai Golkar akan berlangsung di bawah pengawasan MPG.Dengan demikian, Agung Laksono dkk tidak bisa semena-mena menjalankan roda partai, sebaliknya tunduk pada pengawasan MPG.Nasib Partai Golkar kini bergantung pada kejernihan berpikir dan keberpihakan majelis hakim PTUN Jakarta Timur yang akan memutus perkara ini pada 18 Mei mendatang.Jika keputusan hakim PTUN tidak sejalan dengan PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Barat, semangat demokrasi yang diemban UU Parpol akan layu sebelum berkembang.
BAB IV
PENUTUP
- Kesimpulan
Peran komunikasi politik dalam memecahkan suatu masalah dan menengahi konflik khususnya dalam pembahasan ini konflik partai politik(partai Golkar) sangat penting,mengingat bahwa partai politik mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan dan penampungan aspirasi masyarakat sebagai infrastruktur politik dan melalui anggota partai dalam legislatif atau pemerintahan,tentu dengan mengetahui pokok masalahnya dan mencari penyelesaian masalah melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan per UU.
Budaya politik di Indonesia dalam parti politik lebih cenderung mengutamakan kepentingan partai dan kekuasaan sehingga hal ini yang sering memicu terjadinya konflik internal yang mengakibatkan in stabilitas politik di Indonesia.
- Saran
Adapun saran yang dapat kami berikan dari pembahasan makalah ini ialah bahwa budaya politik yang lebih cenderung mengutamakan kepentingan dan kekuasaan golongan yang sejatinya tidak mampu membawa kebaikan terhadap negera ini harus kita tinggalkan seperti budaya politik orang yang mencari kekuasaan. Budaya politik “kekuasasaan yang mencari elit/orang”, menurut kami merupakan pilihan yang tepat
Konflik internal partai Golkar yang dianggap mendapatkan intervensi dari pemerintah harus segera di selesaikan mengingat hal ini akan menghambat proses demokrasi di Indonesia khususnya Pilkada dan mengakibatkan instabilitas.dan pemerintah sebagainya jangan mengintervensi konflik parpol dengan upaya menguntungkan kubu pendukung pemerintah.dan pemnyelesaiannya harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU partai politik.
Kelompok 4
portgasdtaufiq 